PENGARUH POLITICAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dan Kota Tual)
Keywords:
Knowledge of the Council on the Budget, Political Background, Regional Financial Supervision
Abstract
The main objective of this study is to empirically examine the influence of political background and council knowledge about the budget on regional financial supervision at the DPRD of Aru Islands Regency and Tual City. At the same time, the samples were 44 members of the DPRD of the Aru Islands Regency and Tual City. Census is the sampling technique used in this study. The analytical tool used is multiple linear regression. The results of the survey prove that political background has a significant effect on regional financial supervision. The board's knowledge of the budget substantially impacts provincial financial management
Downloads
Download data is not yet available.
References
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tesis S2 Tidak di Publikasikan”.Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD sePropinsi Bengkulu,Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta
Apriandi, dkk, 2008. Personal Background, Political Background dan Masyarakat Transparansi Indonesia.Jakarta.
Dewi, Mustika, Indah. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNPID
Fitri Amalia, Nurul. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo). Universitas Negeri Semarang Ghozali,
Halim, Abdul, 2004. “Auditing 1 Dasardasar Audit Laporan Keuangan”. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
Kartikasari. 2012. Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Aanggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali).Accounting Analysis Journal.Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran (APBD) Keputusan Presiden No. 74Pasal 16 Tahun 2001Tentang“Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi Offest Nanag. 2013. “Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu). Simposium Nasional Akuntansi VIII.Purwokerto
Putri, Fenny Silfia. Basri, Hasan dan Arfan, Muhammad. (2016). Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pemahaman DPRA Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh. Jurnal Magister Akuntansi. Vol. 5, No. 2, Hlm. 24-35.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 b\Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140.
Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Suarabaya.
Sopanah dan Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap hubungan antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Jurnal Akuntansi Sukabumi.
Sunarno dan siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika Undang-undang No.20 tahun 2003. Tentang“sistem pendidikan nasional”
Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang “Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”
Werimon, Simson, Ghozali, Imam dan Nazir, Mohamad. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar
Winarna, jaka dan Murni, Sri. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Surakarta : Universitassebelas Maret
Wito. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah
Mada Witono, Baswir, Murni, Banu. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD sePropinsi Bengkulu,Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta
Apriandi, dkk, 2008. Personal Background, Political Background dan Masyarakat Transparansi Indonesia.Jakarta.
Dewi, Mustika, Indah. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNPID
Fitri Amalia, Nurul. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo). Universitas Negeri Semarang Ghozali,
Halim, Abdul, 2004. “Auditing 1 Dasardasar Audit Laporan Keuangan”. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
Kartikasari. 2012. Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Aanggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali).Accounting Analysis Journal.Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran (APBD) Keputusan Presiden No. 74Pasal 16 Tahun 2001Tentang“Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi Offest Nanag. 2013. “Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu). Simposium Nasional Akuntansi VIII.Purwokerto
Putri, Fenny Silfia. Basri, Hasan dan Arfan, Muhammad. (2016). Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pemahaman DPRA Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh. Jurnal Magister Akuntansi. Vol. 5, No. 2, Hlm. 24-35.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 b\Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140.
Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Suarabaya.
Sopanah dan Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap hubungan antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Jurnal Akuntansi Sukabumi.
Sunarno dan siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika Undang-undang No.20 tahun 2003. Tentang“sistem pendidikan nasional”
Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang “Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”
Werimon, Simson, Ghozali, Imam dan Nazir, Mohamad. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar
Winarna, jaka dan Murni, Sri. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Surakarta : Universitassebelas Maret
Wito. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah
Mada Witono, Baswir, Murni, Banu. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Published
2022-06-21
How to Cite
Silooy, R. (2022). PENGARUH POLITICAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dan Kota Tual). Jurnal Akuntansi, 8(1), 1-21. https://doi.org/10.30598/j.v8.i1.p1-21
Issue
Section
Articles
This work is licensed under a 