Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 Sebagai Tindakan Freies Ermessen Penertiban Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku

  • Rosa Yuliana Imoliana
Keywords: Instruksi Gubernur Maluku, freies ermessen, Peraturan Kebijakan.

Abstract

Tujuan:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 dibentuk berdasarkan wewenang perundang-undangan ataukah berdasarkan freies ermessen, dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari adanya pembentukan Instruksi Gubernur Maluku tersebut terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Data yang ada kemudian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan studi penelusuran pustaka.

Hasil: Hasil penelitian adalah bahwa Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dibuat berdasarkan freies ermessen. Hal tersebut dibuktikan dengan cara melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis pembentukan Instruksi Gubernur Maluku dimaksud, dan pengujian terhadap syarat-syarat freies ermessen yang dikemukakan oleh pakar hukum administrasi, yang kemudian diketahui bahwa tidak satupun dari dasar yuridisnya memberikan wewenang atribusi maupun delegasi perundang-perundangan kepada Gubernur Maluku untuk mengeluarkan Instruksi dimaksud, namun lebih tepat diklasifikasikan kedalam peraturan kebijakan sebagai perwujudan tertulis dari freies ermessen.

Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tindakan Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku merupakan salah satu tindakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dalam hal ini Gubernur Maluku selaku Kepala Pemerintah di Provinsi dalam rangka meningkatkan disiplin dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya keingin-tahuan mengenai dasar pembentukan Instruksi Gubernur Maluku itu sendiri, yang kemudian dirumuskan dalam permasalahan yang diangkat, yaitu apakah ada wewenang atribusi atau delegasi untuk pembentukan Instruksi Gubernur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil ataukah Instruksi Gubernur Maluku tersebut dibuat berdasarkan freies ermessen yaitu kewenangan bebas yang dimiliki pemerintah untuk menentukan tindakan sendiri tanpa terikat pada peraturan perundang-undangan

Kesimpulan: Penetapan Instruksi Gubernur Maluku ini menimbulkan akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu menimbulkan adanya hak, kewajiban dan kewenangan yang baru serta merubah hak, kewajiban dan kewenangan yang sudah ada, baik untuk subyek maupun obyek Instruksi Gubernur Maluku tersebut.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-30
How to Cite
ImolianaR. (2020). Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 Sebagai Tindakan Freies Ermessen Penertiban Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Jar-Juir Jargaria (3J), 1(01), 1-15. Retrieved from https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jarjuirjargaria/article/view/2156