Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

  • Andika Demto Butarbutar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia.
  • Ridwan Ridwan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
  • Reine Rofiana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
Keywords: Prosecutor's Authority, Crime of Corruption, Asset Recovery

Abstract

Introduction: Asset recovery in corruption cases has not been maximized in its implementation, this can be seen from existing cases, asset recovery from state losses incurred is still not maximum, this can be proven in Indonesian records. The prosecutor as a law enforcer has the authority to recover assets by carrying out activities to trace, confiscate and return assets obtained from criminal acts as regulated in Article 30A of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.

Purposes of the Research: to find out how the implementation of asset recovery carried out by the prosecutor in resolving corruption crimes? and What are the problems of the prosecutor in recovering assets from the proceeds of corruption crimes?

Methods of the Research: The research method used in this article is in the form of normative juridical, The specifications in this article are descriptive-analytical.

Results of the Research: The results of the research obtained by the author are that in the implementation of asset recovery carried out by the Prosecutor's Office, there are two methods carried out by the prosecutor in carrying out asset recovery, namely the investigation method and the asset tracking method, and the author finds various problems owned by the prosecutor in carrying out asset recovery. The conclusion is that in the implementation of the recovery of the prosecutor's assets, it has not been maximized to the return of state losses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal

Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7. No. 4 2010.

Aliyth Prakasa dan Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (Aset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Prioris, Vol 6, No 1, 2017.

Inggrid Pilli, “Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Vol 4, No 6, 2015.

Maggie Regina Imbar, Peran Jaksa Terhadap Asset Recoey dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Lex Crime, Vol 9, No 1, 2015.

Rena Yulia, “Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman Buat Pelaku atau Pemulihan Bagi Korban?”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol 1, No 2.

Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penganggulangan Tindak Pidana Korupsi, Law Reform, Universitas Dipenogoro, Vol. 8. No. 1.

Syifa Vidya dan Ttin Sulastri, Peran Pemulihn Aset di Kejaksaan Negeri Bandung, Jurnal Ilmiah Akutansi, Vol 10, No 3.

Buku

Ade Mahmud, Pemulihan aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.

Budiardjo Budiardjo, M, Dasar-Dasar Ilmu Politik., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Ridwan, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan, Untirta Press, Serang, 2020.

Widyo Promono, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar, Buku Kompas, Jakarta, 2017.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Kejaksaan Agung, https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/kejaksaan-agung-sita-villa-benny-tjokro-di-selandia-baru-senilai-rp328-miliar-92995-mvk.html?screen=1#, Diakses pada 27 Maret 2024 Pukul 12.10.

Ridwan dan Sariah, Penerapan Nilai-Nilai Hukum Islam pada Proses Pemeriksaan Terdakwa Guna Mengatasi Problematika Disparitas Putusan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Hukum, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun).

Samarinda, Presiden Joko Widodo Memburu Harga Haram di Swiss Rp11.000 Triliun, https://www.niaga.asia/harta-haram-di-swiss-diaudit-rp11-ribu-triliun-diselamatkan/.

Syaifudin Tagamal, “Pemulihan Aset Megakorupsi jiwasraya Baru Rp3,11 Triliunaa”, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/555186/pemulihan-aset-megakorupsi-jiwasraya-baru-rp-311-triliun, Diakses pada 29 Agustus 2023.

Febriana Sulistya, “Kupas Data: Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus RP230 Triliun dalam sedekade”, https://dataindonesia.id/varia/detail/kupas-data-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-triliun-dalam-sedekade.

Mediaindonesia, “MAKI Desak Kejagung Kejar Aset Heru Hidayat Hingga ke Luar negeri,” https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/445427/maki-desak-kejagung-kejar-aset-heru-hidayat-hingga-ke-luar-negeri.

Published
2024-11-30
How to Cite
Butarbutar, A., Ridwan, R., & Rofiana, R. (2024). Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. MATAKAO Corruption Law Review, 2(2), 74-86. https://doi.org/10.47268/matakao.v2i2.14356