PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KADER POS BINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI KOTA AMBON DAN PULAU SAPARUA

  • Anggun L Husein Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
  • Christiana Rialine Titaley Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
  • Bertha Jean Que Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
  • Putri Ulandari
  • Aldo Evan Wijaya Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
  • Maxwell L. V. Malakauseya Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
  • Annastasia Ohoiulun Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
  • Filda de Lima Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
  • Lidya Saptenno Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
  • Leonardo S. Liesay Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura
Keywords: Posbindu, PTM, Kader

Abstract

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu tantangan kesehatan yang utama pada abad ke-21. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengidap penyakit tidak menular tidak menyadari dirinya sakit, hingga timbul komplikasi yang dapat berujung pada kematian. Salah satu strategi Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan PTM adalah dengan membentuk Pos Binaan Terpadu (Posbindu) PTM. Kader Posbindu merupakan agen perubahan terdepan dalam pencegahan dan pengendalian PTM. Permasalahan yang ditemui oleh kader Posbindu dapat menjadi hambatan untuk mencapai tujuan Posbindu PTM. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kader dalam pelaksanaan Posbindu PTM di Kota Ambon dan Pulau Saparua. Penelitian menggunakan data penelitian kualitatif Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura yang dilakukan pada bulan Desember 2019 - Januari 2020. Data merupakan hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dari kader pada 2 puskesmas di Kota Ambon dan 3 puskesmas di Pulau Saparua. Sampel yang digunakan adalah 31 sampel yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan kader Posbindu PTM di Kota Ambon dan Pulau Saparua memiliki permasalahan yang sama antara lain kurangnya tenaga kerja kader, keterbatasan variasi pemeriksaan, serta antusiasme masyarakat yang berbeda. Kekurangan tenaga kerja kader juga mengakibatkan munculnya permasalahan lain yakni peran ganda kader sebagai kader Posbindu PTM dan kader Posyandu, serta adanya ketidakseimbangan insentif yang diterima kader dengan beban kerja yang dimiliki. Kerja sama antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kader yang kompleks tersebut.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. World Health Organization. Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018. Geneva:World Health Organization. 2018.
2. Kementerian Kesehatan RI.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional PenanggulanganPenyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2017
3. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia untuk Sektor Kesehatan. Berinvestasi dalam sektor Kesehatan Indonesia : Tantangan dan Peluang untuk Pengeluaran Publik di Masa Depan. Jakarta: Bank Dunia. 2008.
4. World Health Organization. Global Action Plan for The Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020. 2013
5. Sulistiowati E, Lolong DB, Pangaribuan L, Mardikani NS. Pola Penyebab Kematian Di Kota Ambon Tahun 2010–2012. Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 2015;18(1):37–46
6. Kementerian Kesehatan RI. Buku Pintar Kader Posbindu. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.2019
7. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2015.
8. Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Bagi Kader.Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.2019
9. Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). 2012.
10. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Profil Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2014. Ambon: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. 2014:5-11,167-78
11. Kementerian kesehatan Republik Indonesia. Data dasar puskesmas provinsi maluku keadaan desember 2013. Ambon: Dinas Kesehatan Provinsi, 2014
12. Badan Kepegawaian Daerah. Posbindu Bkd Diy. Diperoleh tanggal 24 October 2017 dari [http://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/berita/posbindu-bkd-diy]
13. Ramadhani EP, Hubaybah, Asparian. Evaluasi Proses Implementasi Posbindu Ptm Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017. Jambi: Jurnal Kesmas Jambi. 2018;2(1)
14. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2019:244-6
15. Liesay LS, Titaley CR, Wijaya AL, dkk. Kesenjangan Pemahamankonsep Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Dengan Pelaksanaannya Dari Sudut Pandang Pengambil Kebijakan Di Kota Ambon Dan Pulau Saparua. Ambon: Molluca Medica. 2020.
16. Titaley CR, Que BJ, de Lima F, Husein AL, Sara LS, Ohoiulun A, et al. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Pulau Saparua, Maluku: Persepsi dan Pengetahuan Kader Tentang Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Molluca Medica. 2020.
17. Yuyun Pratiwi. Pemberdayaan kader dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam pelayanan posbindu di wilayah kerja puskesmas bayat. Prodi keperawatan fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah surakarta 2017
18. Isaura, V. (2011). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011. Diperoleh tanggal 5 oktober 2012 dari http://repository.unand. ac.id/ 17532/1/FAKTOR.pdf
19. Puspasari, A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kader posyandu di kota Sabang Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Tidak dipublikasikan: Skripsi Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Fakultas Pertanian IPB.2002
20. Nilawati. Pengaruh karakteristik kader dan strategi revitalisasi posyandu terhadap keaktifan kader di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Suatera Utara.2008
21. Farhat Y. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keaktifan Kader Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Pelabuan Kota Banjarmasin. Al’Ulum. 2012;54(4):11–4
22. Nuryani Y, Dewi AP, Misrawati. Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja Kader Posyandu Di Kelurahan Tangkerang Selatan Pekanbaru. https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4165/MANUSCRIPT%20YULIUS.pdf?sequence=1
23. Grace S, Fatwa STD, Retna SP. Evaluasi Kualitatif Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Berbasis Posbindu Di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Bungo I. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2018;07(02)
24. Strategi Pencegahan dan Pengendalian PTM di Indonesia. 2019. http://p2ptm.kemkes.go.id/profil-p2ptm/latar-belakang/strategi-pencegahan-dan-pengendalian-ptm-di-indonesia
25. Sumampow C, Maramis F, Korompis G. Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Imbalan Dengan Kinerja Kader Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan. J Kesehat Masy. 2019;8(4):13–9.
26. Ohoiulun AE, Titaley CR, Wijaya AE,dkk. Kendala Pelaksanaan Posbindu Ptm Di Pulau Saparua Kabupaten Maluku Tengah Dari Sudut Pandang Pengambil Kebijakan. Molluca Medica. 2020.
27. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2011.
28. Kurnia AR, Widagdo L, Widjanarko B. Analisis Faktor yang Berhubungan Dengan Kunjungan Masyarakat Usia Produktif (15-64 tahun) di Posbindu PTM Puri Praja Wilayah Kerja Puskesmas Mulyoharjo Pemalang. J Kesehat Masy. 2017;5(5):949–57.
29. Wiwanitkit V. Making Trust, The First Step For Success Community Manipulation In Public Health. Eureka J Corp Int. 2018;2(1):1–2.
Published
2021-06-23