PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN NEGERI OUW , SAPARUA, TERHADAP PELAKSANAAN POSBINDU PTM
Abstract
Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM) saat ini menjadi ancaman kesehatan secara global dan nasional. Hal ini mendorong tercetusnya berbagai strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya dengan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), untuk mencegah dan menemukan lebih dini fakor risiko PTM. Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengetahuan dan pemahaman semua elemen masyarakat tentang PTM dan Posbindu PTM, serta upaya dan dukungan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Posbindu PTM tahun 2020 . Studi kualitatif ini dilakukan pada bulan November 2019 di Pulau Saparua pada 22 informan di Negeri Ouw. Data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan FGD, dengan menganalisis pengetahuan PTM, deteksi dini faktor risiko, pengetahuan Posbindu PTM, upaya dan dukungan, tantangan, anggaran dan kader Posbindu PTM. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya pengetahuan seluruh elemen masyarakat Negeri Ouw tentang PTM dan Posbindu PTM. Respon pemerintah dan masyarakat baik dalam menyambut kegiatan Posbindu PTM, hanya saja belum memahami bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkat peran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penemuan dini faktor risiko sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.
Downloads
References
2. Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2015.
3. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2012.
4. Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2013.
5. Titaley CR, Que BJ, Lima FVI de, Husein AL, Sara LS, Ohoiulun AE, et al. Kegiatan pengabdian masyarakat di Pulau Saparua, Maluku: Persepsi dan pengetahuan kader tentang Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. (belum dipublikasikan Dikirimkan ke J Molucca Medica Maret 2020). Ambon;2019
6. Titaley CR, Lima FVI de, Husein AL, Saptenno L, Sulfiana, Ohoiulun AE, et al. Evaluasi pelaksanaan pos binaan terpadu penyakit tidak menular (POSBINDU PTM): sebuah studi kualitatif di Kota Ambon dan Pulau Saparua, Provinsi Maluku 2019. Ambon; 2019.
7. Ohoiulun AE, Titaley CR, Que BJ, Lima FVI de, Husein AL, Sara LS, et al. Pentingnya memutus kabel picu sang bom waktu. Harian Pagi Siwalima no 12 tahun XXI. 2020;
8. Wijaya A, Malakauseya M, Ohoiuun A, Hussein A,Titaley CR, deLima F,et al. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyakit tidak menular dan pos binaan terpadu penyakit tidak menular di Kota Ambon dan Pulau Saparua?. Ambon;2020
9. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak Menular. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2019.
10. Ohoilun A, Titaley C, Wijaya A, Malakauseya M,Ulandari P, Liesay L, et al. Kendala Pelaksanaan Posbindu PTM di Pulau Saparua Kabupaten Maluku Tengah dari sudut pandang pengambil kebijakan.Ambon;2020
11. Kurnia AR, Widagdo L, Widjanarko B. Analisis Faktor yang Berhubungan Dengan Kunjungan Masyarakat Usia Produktif (15-64 tahun) di Posbindu PTM Puri Praja Wilayah Kerja Puskesmas Mulyoharjo Pemalang. J Kesehat Masy. 2017;5(5):949–57.
12. Rusdiyanti I. Faktor -faktor yang mempengaruhi keaktifan kunjungan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menukar di desa.2017;1(2):51-8
13. Umayana HT, Cahyati WH. Dukungan keluarga dan tokoh masyarakat terhadap keaktifan penduduk ke posbindu penyakit tidak menular. 2015;11(1):96-101
14. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Bagi Kader. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2019.
15. Putri RE, Hubaybah, Asparian. Evaluasi proses implementasi Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambo luar kota Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017. 2018;2(1):12-27
16. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jakarta: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa; 2015.
16. Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2013.
17. Menteri Dalam Negeri RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI; 2007.
18. Husein AL, Titaley CR, Ulandari P, Wijaya A, MAlakauseya M, Ohoiulun A, et al. Permasalahan yang dihadapi kader pos binaan terpadu penyakit tidak menular di Kota Ambon dan Pulau Saparua. Ambon; 2020
Copyright (c) 2021 Molucca Medica
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.