Peran Unit Samapta Dalam Pengendalian Massa dan Pengamanan Wilayah Untuk Penegakan Hukum dan Perlindungan Ketertiban Umum

Nanang Yudi Ainul Rofiq; Lolita Permanasari

doi:10.47268/palasrev.v4i2.27558

Nanang Yudi Ainul Rofiq Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.
Lolita Permanasari Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

DOI: https://doi.org/10.47268/palasrev.v4i2.27558

Keywords: Samapta Unit, Crowd Control, Area Security, Law Enforcement, Public Order

Abstract

This study examines the role of the Samapta Unit in crowd control and area security as part of law enforcement efforts and the protection of public order, with Gedeg Sector Police serving as the context for the application of legal norms. This study aims to analyze the legal framework governing the role of the Samapta Unit and to examine the legal position, role, and limitations of the actions of the Samapta Unit at Gedeg Sector Police in crowd control and area security from the perspective of police law. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials including books, scientific journals, research findings, and expert opinions, as well as tertiary legal materials. The legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using legal interpretation and deductive reasoning. The findings indicate that the Samapta Unit has a strategic position in carrying out preventive policing functions through crowd control, patrols, guard duties, and area security. The exercise of these powers must adhere to the principles of legality, professionalism, proportionality, necessity, and accountability to ensure that police actions remain within the limits of lawful authority and provide protection to the public. Strengthening operational guidelines, personnel professionalism, institutional coordination, and accountability mechanisms is necessary to support the effective and measured implementation of the Samapta Unit's functions in accordance with the principles of law enforcement and public order protection.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbar, Rafli Arifian, M. Rendi Aridhayandi, and Hidayat Rumatiga. “Analisis Yuridis Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa.” Karimah Tauhid 4, no. 3 (2025): 1910–1924. doi:10.30997/karimahtauhid.v4i3.15477.

Dharmawan, I Made Bagus, Amir Faisal, and Muhammad Tahir. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Samapta terhadap Penanganan Tugas Preventif dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi di Polda Sultra).” Sultra Law Review 5, no. 2 (2023): 2866–2880.

Ferdyansyah, Muhammad Rico, Wahyu Prawesthi, and Renda Aranggraeni. “Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Satuan Samapta Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.” RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business 5, no. 1 (2026): 11719–11725. doi:10.31004/riggs.v5i1.7397.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Kristianita, Friska. “Legal Authority of Indonesian National Police in Handling Rally or Demonstrations.” UMPurwokerto Law Review 3, no. 1 (2022): 38–47. doi:10.30595/umplr.v3i1.11114.

Kurniawan, Andri Surya. “Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009.” Jurnal Impresi Indonesia 1, no. 12 (2022): 1342–1348. doi:10.58344/jii.v1i12.1759.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.

Parhusip, Habinsaran, and Muhammad Ridwan Lubis. “Analisis Yuridis terhadap Peran Bagian Samapta dalam Penanganan Peristiwa Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.” Jurnal Begawan Hukum 3, no. 2 (2025): 35–46. doi:10.62951/jbh.v3i2.138.

Rasyid, Mukhawas, Gustika Sandra, and Andi Arfyan Priatama Amar. “Implementasi Peran Satuan Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum berdasarkan Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman 3, no. 2 (2025): 130–141.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

Revaldi, I Putu Yogi, and Yasarman. “Prinsip Legalitas, Necessitas, dan Proporsionalitas dalam Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian: Studi terhadap Implementasi Perkap No. 1 Tahun 2009.” Decisio: Law Journal 2, no. 1 (2025): 19–24. doi:10.52249/decisio.v2i1.25.

Rizki, Kaifa, Fista Hastamma, Markus Jonathan, Tafriz Putri Maulida, Icellin Cindi Audina, and Lusi Tania Pirade. “Implementasi Kebijakan Patroli Presisi dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan.” Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik 7, no. 1 (2025). doi:10.32834/jpap.v7i1.995.

Saharuddin, Saharuddin, M. Kamal Hidjaz, and Sahban Sahban. “Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat.” Journal of Lex Theory 4, no. 2 (2023).

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugianto, Eko, and Kheyene Molekandella Boer. “Analisis Proses Komunikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Satuan Samapta Polresta Samarinda.” Jurnal Sosial-Politika 5, no. 2 (2024): 81–91. doi:10.54144/jsp.v5i2.80.

Suprobo, Cahyo, Muhammad Hatta, and Eko Nurharyanto. “Wewenang dan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.” Kajian Hasil Penelitian Hukum 2, no. 1 (2018): 173–188.

Yusuf, Ahmad Sadriansyah, and Erlina B. “Proses Penanganan Unjuk Rasa yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung.” Innovative: Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 9648–9660.