Analisis Kebijakan Pemerintah di Sektor Transmigrasi dan Dampaknya terhadap Tanah Adat Desa Batlale Kabupaten Buru

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah di sektor transmigrasi dan dampaknya terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Batlale, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru. Akar permasalahan konflik lahan di Batlale bermula pada tahun 2005 ketika masyarakat transmigran asal Jawa dimukimkan kembali di Dusun Karamat, lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru. Pada tahun 2016, pemerintah daerah kembali mengambil alih lahan seluas 260 hektar untuk pemukiman transmigrasi kedua. Namun, perolehan lahan ini tidak sesuai dengan batas yang telah ditentukan dan merambah wilayah adat. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan kelompok individu tetapi juga masyarakat hukum adat terkait hak ulayat (tanah ulayat) mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, warga masyarakat, perangkat desa, tokoh agama, dan perwakilan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan tersebut berawal dari pemberian tanah oleh suatu marga (soa fua) kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk keperluan transmigrasi. Namun, lahan yang ditunjuk tumpang tindih dengan pekarangan rumah tangga, kebun masyarakat, dan bahkan rumah seorang warga yang dirobohkan untuk mengakomodasi permukiman transmigran. Masyarakat Desa Batlale berharap proses penyelesaian akan memulihkan hak-hak mereka, terutama karena sebagian besar warga kini telah memiliki sertifikat tanah resmi.