Evaluasi Program Perhutanan Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Dari Sudut Pandang Perubahan Tutupan Lahan Serta Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pengelola Hkm Di Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang
valuation of Social Forestry Programs in Community Forest Management (CFM) from the Perspective of Land Cover Change and Socio-Economic Characteristics of CFM Managers in the Protected Forest of Bukit Daun, Kepahiang Regency
Abstract
Indikator keberhasilan program HKm adalah adanya perbaikan tutupan hutan. HKm dapat dikatakan berhasil apabila secara umum kondisi hutan semakin baik sesuai fungsinya dan secara ekonomi kesejahteraan petani HKm juga membaik. Beberapa kendala yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan HKm untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan diantaranya adalah luas garapan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta, sistem usaha tani yang masih sederhana, kemampuan swadaya masyarakat yang relatif kecil sehingga lebih cenderung ke tanaman semusim, serta pengelolaan masih on farm dan belum memperhatikan input, pascapanen dan pemasaran. Tujuan telaah ini adalah mengetahui perubahan tutupan lahan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebelum dan setelah keluarnya IUPHKm serta Mengetahui karakteristik sosial ekonomi peserta pengelola Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun pada saat ini. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Kepahiang termasuk dalam stratifikasi tajuk dengan 4 stratum yaitu stratum A, stratum B, stratum C dan stratum D. Hutan kemasyarakatan (HKm) memberikan kotribusi besar dalam pendapatan peserta yaitu sebesar 93% dengan rata-rata penghasilan peserta sebesar Rp 28.758.829,- per tahun. Artinya peserta sangat bergantung terhadap keberadaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai sumber pendapatan mereka. Sebagian besar peserta hutan kemasyarakatan Kabupaten Kepahiang masih tergolong kurang sejahtera. Kondisi Sosial Ekonomi peserta pengelola hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa umur pengelola izin hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun merupakan kategori umur produktif dengan pendidikan yang cukup rendah. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi yang intensif oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu UPTD KPHL Bukit Daun tentang substansi pokok dan aturan main dalam program Hutan Kemasyarakatan dan diimplementasikan di lapangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas Program Hutan Kemasyarakatan.
Downloads
References
Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa Pemerintah telah mengimplementasikan Millenium Development Goals (MDGs) hingga Sustainable Development Goals ( SDGs) dalam. Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi), 15(2), 131–154. https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/22392/pdf
Darwin Lie, S. E., MM, L. E. N., Nana Triapnita Nainggolan, S. E., MM, L. D. S., SE, M. A., & Hery Pandapotan Silitonga, S. E. (2022). Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi. CV. AZKA PUSTAKA.
Gumilar, G. G., & Ningsih, W. (2022). Menyelisik Ketimpangan Pendidikan Pada Masyarakat Urban Dan Rural Antara Kecamatan Kota Baru Dan Banyusari Di Kabupaten Karawang. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(2), 717–730. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6314
Zulfan, Safwadi, I., Yuliana, Ibrahim, L. T., & Astini, D. (2022). Analisis Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Aceh Besar. Jurnal Humaniora, 6(1), 79–88. https://doi.org/https://doi.org/10.30601/humaniora.v6i1.2960