Pentingnya Implementing Legislationkonvensi Anti Penyiksaan 1984 (Convention Against Torture) Kedalam Hukum Nasional Indonesia
Abstract
Persoalan tindak pidana Penyiksaan adalah masalah yang sudah sejak lama terjadi di negara Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga detik ini.Banyak kasus yang terjadi bahkan hingga akhir tahun 2019 dan para pelakunya tidaklah kunjung diadili.Hal ini disebabkan tidak adanya aturan hukum pidana nasional Indonesia yang mengatur tersendiri terkait tindakan Penyiksaan. Padahal Indonesia merupakan negara peserta pada Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) atau Konvensi Anti Penyiksaan 1984 dan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1998. Namun, karena konvensi ini bersifat Non-Self Executing, maka perlu untuk dilakukan Implementing Legislation ke dalam hukum nasional Indonesia untuk diundangkan ke dalam hukum nasional Indonesia tersendiri terkait tindak pidana Penyiksaan, sebab tindakan Penyiksaan merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mengancam masyarakat internasional, maka aturan hukum tersebut didasarkan pada Asas Yurisdiksi Universal.
Downloads
References
Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Bandung : Refika Aditama, Cet-2, 2014.
Douglas, Roger, Law, Liberty, and the Pursuit of Torture, University of Michigan Press, 2014. https://doi.org/10.2307/j.ctt1gk08gq
Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional,Depok : Rajawali Pers, 2018.
I Wayan Parthiana, "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia di Bawah Perjanjian Internasional ke Dalam Hukum Nasional Indonesia", Veritas et Justitia Journal Unpar, Vol.3, No.1, 2014. https://doi.org/10.25123/vej.2529
J. einolf, Christopher, "The Fall and Rise of Torture : A Comparative and Historical Analisys", American Sociological Association, 1307 New York Aveneu NW, Washington, DC 20005-4701, 2007.
James C. Weiling, "The Law of Torture : A Study in the Evolution of Law", American Anthropologist, Vol.5, No.3, 1892. https://doi.org/10.1525/aa.1892.5.3.02a00010
Johanes Irawan, Pelaksanaan Yurisdiksi Universal dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara (Kumpulan Ketentuan dan Praktik Kasus di Berbagai Negara), Depok : Rajawali Pers, 2018.
Laode M. Sarif dkk, Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan, Jakarta : Kemitraan Partnership, Cet-2, 2012.
Luke Austin, Jonathan dan Riccardo Bocco, "Becoming a torture : Towards a Global Ergonomics of Care", International Review of the Red Cross, 98 (3), 2016. https://doi.org/10.1017/S1816383117000261
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press, 2014.
Zainal Abidin, Tindak Pidana Penyiksaan dalam RKUHP, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017.
Sumber Kasus
Haris Azhar, Siaran Pers: "Peradilan Sesat untuk Luthfi,https://lokataru.id/siaran-pers-peradilan-sesat-untuk-luthfi/, diakses pada tanggal 5 Februari 2020, Pukul 14.31 WIB.
Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2013-2014, Penyiksaan : Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas, Jakarta : KontraS.
Redaksi Buruh.co, Serangan ke Massa Aksi May Day Tandakan Turunnya Demokrasi, Buruh.co, https://buruh.co/serangan-ke-massa-aksi-may-day-tandakan-turunnya-demokrasi/, diakses pada tanggal 5 Februari 2020, Pukul 14.15 WIB.
Summary of the Judgment concerning Questioning relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), International Court of Justice, 20 July 2012.
Sumber Hukum
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 1984.
Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 1984.
Copyright (c) 2020 Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright:
Authors who publish their manuscripts in this Journal agree to the following conditions:
1. The copyright in each article belongs to the author, as well as the right to patent.
2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
4. Authors have the right to self-archiving of the article (Author Self-Archiving Policy)
License :
JURNAL BELO is disseminated based on the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license terms. This license allows anyone to copy and redistribute this material in any form or format, compose, modify, and make derivatives of this material for any purpose. You cannot use this material for commercial purposes. You must specify an appropriate name, include a link to the license, and certify that any changes have been made. You can do this in a way that is appropriate, but does not imply that the licensor supports you or your use.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
