Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif
Abstract
Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan. Perlindungan adalah betuk dari salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap perempuan secara berkepanjangan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor- faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif.
Downloads
References
Daftar Pustaka
Jurnal
Anakotta, M. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. Jurnal Belo, 5(1), 46-66.DOI : https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page46-66.
Ayu Setyaningrum, R. A. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora , 3 (1) 1-21. DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19.
Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. Jurnal Belo , 5 (2) 1-10.DOI : https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20.
Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Belo , 5 (2), 34-56 DOI: https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56.
Rochaety, N. (2014). Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia. PALASTREN Jurnal Studi Gender , 7 (1) 1-24.
Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender Dan Anak , 3(01), 19-30.
Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis , 1 (2), 39-49.
Ubwarin, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru. RESAM Jurnal Hukum , 1-20.
Ubwarin, E., & Corputty, P. (2020). Pertangungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , Volume 9 Nomor 1, Juni 2020. Hal 6. DOI : https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043
Buku
Harkrisnowo, H. (2017). Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung: Alumni.
Kansil, C. (2014). Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
Mansyur, R. (2010). Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT. Jakarta: Yayasan Gema Yustisisa Indonesia.
Marlina. (2010). Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan: USU Press.
Perempuan, K. (2015). Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan. Jakarta: Komnas Perempuan.
Lain-lain
Ekawati,dkk, Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar, diakses pada 20 Mei 2020.
Copyright (c) 2020 Hadibah Zachra Wadjo, Judy Marria Saimima
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright:
Authors who publish their manuscripts in this Journal agree to the following conditions:
1. The copyright in each article belongs to the author, as well as the right to patent.
2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
4. Authors have the right to self-archiving of the article (Author Self-Archiving Policy)
License :
JURNAL BELO is disseminated based on the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license terms. This license allows anyone to copy and redistribute this material in any form or format, compose, modify, and make derivatives of this material for any purpose. You cannot use this material for commercial purposes. You must specify an appropriate name, include a link to the license, and certify that any changes have been made. You can do this in a way that is appropriate, but does not imply that the licensor supports you or your use.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
