Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)

  • Faisal Faisal Faisal fakultas hukum universitas bangka belitung
  • Ndaru Satrio Universitas Bangka Belitung
  • Guskarnali Guskarnali Universitas Bangka Belitung
Keywords: Kata Kunci: Reklamasi, Pertambangan, Dana Jaminan, Sanksi Pidana

Abstract

ABSTRAK

Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan namun juga pelaksanaan di masyarakat yang dikaitkan dengan kesadarannya yang sangat dipengaruhi faktor di luar dirinya. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak. Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi dikenakan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi adminitrasi. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ambarwati, D. (2017). Peningkatkan Hasil Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada Materi Sebaran Barang Tambang di Kelas Xi IPS 1 SMAN 2 Probolinggo Tahun Ajaran 2016/2017. Jurnal Pendidikan Geografi, 22(2), 73–84. https://doi.org/10.17977/um017v22i22017p073
Erman, E. (2010). AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN DI PERTAMBANGAN TIMAH BANGKA. Jurnal Masyarakat Indonesia (MI), 36(2), 71–101. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.640
Faisal. (2020). Politik Hukum Pidana. Rangkang Education.
Faisal, F., Satrio, N., & Ferdian, K. J. (2020). Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(3), 482–494. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02
Gunadha, R. (2020). 100 Ha Lahan Pasca-Tambang PT Timah di Babel Dibiarkan Rusak. Suara.Com. https://www.suara.com/news/2020/07/25/214739/100-ha-lahan-pasca-tambang-pt-timah-di-babel-dibiarkan-rusak?page=all
Harahap, F. R. (2016). Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka. Society, 4(1), 61–69. https://doi.org/10.33019/society.v4i1.36
Haryadi, D., Darwance, D., & Salfutra, R. D. (2018a). Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah Di Pulau Belitung. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 12(2), 2083–2101. https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.972
Haryadi, D., Darwance, & Salfutra, R. D. (2018b). Antara Ekspektasi dan Implementasi (Studi Problematika Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung). Istana Media.
Inonu, I. (2008). Pengelolaan Lahan Tailing Timah di Pulau Bangka: Penelitian yang Telah Dilakukan dan Prospek ke Depan. ENVIAGRO, Vol 2, No 2 (2008): ENVIAGRO, VOLUME 2, OKTOBER 2008. http://journal.ubb.ac.id/index.php/enviagro/article/view/48
Ismi, N. (2020). Jejak Suku Lom, Perlahan Hilang Akibat Tergerus Tambang. Mongabay. https://www.mongabay.co.id/2020/08/06/jejak-suku-lom-perlahan-hilang-akibat-tergerus-tambang/
MUNIR, M., & SETYOWATI, R. D. N. (2017). Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Biologi Dan Terapan, 1(1), 11–16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/kfl:jibt.v1i1.1233
Pujirahayu, E. W., Rahayu, D. P., & Faisal. (2020). SOSIOLOGI HUKUM (Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat). Litera. http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4751%0A
Rahayu, D. P. (2012). Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (Ti) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masalah-Masalah Hukum, 41(4), 493–504. https://doi.org/4710/mmh.41.4.2012.493-504
Rahayu, D. P. (2016). Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(2), 320–342. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8
Sari, D. P., & Imam Buchori. (2015). Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah Di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 11(3), : 299-312. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/10855/8587
Togatorop, H. (2020). Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung. Pustakapedia.
Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 98–115. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4906
Waterman Sulistyana Bargawa. (2011). Model Reklamasi Pada Lahan Bekas Penambangan Bijih Timah. J I K T e k M i N, 24(3), 49–60.
Published
2021-11-30
How to Cite
Faisal, F., Satrio, N., & Guskarnali, G. (2021). Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba). JURNAL BELO, 7(2), 199-212. https://doi.org/10.30598/belovol7issue2page199-212