Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Maluku Tengah

  • Yonna Betrix Salamor Universitas Pattimura
  • Leonie Lokollo Universitas Pattimura
  • Hadibah Zachra Wadjo Universitas Pattimura
Keywords: Pidana Adat, KDRT, Maluku Tengah

Abstract

Perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan adanya perlindungan negara dalam kehidupan rumah tangga warga negaranya agar kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan pidana adat dalam penyelesaian kasus KDRT di Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Meskipun sebagai negeri adat yang masih mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat hampir 99%, akan tetapi untuk masalah-masalah pidana, lebih menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana nasional. Akan tetapi ada hal menarik yang ditemui Ketika melakukan penelitian, yaitu masyarakat di kecamatan leihitu barat memiliki pemahaman bahwa KDRT hanya berupa tindakan kekerasan fisik. Sementara kasus penelantaran keluarga, masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan bukan merupakan bentuk KDRT. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum khususnya pengetahuan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal
[1] Apriayani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. Jurnal Hukum Prioris, 6 (3), 1-8

[2] Fardiansyah, A., Rukmini, M., Suseno, S., & Sulistiani, L. (2019). Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4 (1), 1-18

[3] Ramdani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 9(2), 80-87, https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191

[4] Supriain, U., & Setiawan, I. (2016). Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. Jurnal Galuh Justisi, 4(2), 154-167, http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i2.323

[5] Yeni, H. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik, Jurnal Legislasi Indonesia, 5(3), 75-86, https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.299

Buku
[6] Salman, O. (2017). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Bandung: PT. Alumn.
[7] Johnson, D. (2008). Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT. Gramedia.
[8] Gultom, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama.
[9] Windhu, M. (2009). Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana dan Realita. Jakarta: PKPA Publisher.
[10] Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum PIdana. Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia.
Published
2021-11-30
How to Cite
Salamor, Y., Lokollo, L., & Wadjo, H. (2021). Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Maluku Tengah. JURNAL BELO, 7(2), 165-172. https://doi.org/10.30598/belovol7issue2page165-172