Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara

  • Anna Maria Salamor Universitas Pattimura
  • Jacob Hattu Universitas Pattimura
  • Juanrico A. S. Titahelu Universitas Pattimura
  • Elias Zadrack Leasa Universitas Pattimura
Keywords: Kejahatan, Harta Kekayaan, Negara

Abstract

Perkembangan saat ini menunjukan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset negara secara tepat, bukan sebaliknya negara mengalami kerugian dari pengelolaan barang milik negara akibat pengelolaan barang milik negara tersebut di salahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan pidana dalam kejahatan terhadap harta kekayaan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan milik daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan. Kualifkasi perbuatan dalam kejahatan terhadap barang milik negara : tindak pidana pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan keuangan negara, perbuatan merugikan negara, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik Negara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal
[1] Candra, D., & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. Jurnal BPPK, 11(1), 28-55.
[2] Hasan, I. Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Lex Crimen, 7(7), 13-20.
[3] Kamasa, F. (2014). Kejahatan Kerah Putih, Kontraterosisme dan Pelindungan Hak Konstitusi Warga Negara Dalam Bidang Ekonomi. Jurnal Konstitusi, 11(4), 783-804
[4] Makarim, E. (2013). Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1(1). 91-116
[5] Sosiawan, U. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum de Jure, 19(4), 517-537, http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538
Buku
[6] Chazawi, A. (2007). Kejahatan terhadap harta benda. Malang: Bayu Media
[7] Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara
[8] Roeslan, S (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru
[9] Sidharta, A. (2007). Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama.
[10] Suhartono, E. Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi. Buletin Pengawasan No. 28 &29 Th.2001. Diuduh dari: http://www/google.com/korupsi tanggal 13 Oktober 2021
Published
2021-11-30
How to Cite
Salamor, A., Hattu, J., Titahelu, J., & Leasa, E. (2021). Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara. JURNAL BELO, 7(2), 213-223. https://doi.org/10.30598/belovol7issue2page213-223