Sistem Peradilan Pidana Dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana

  • Evin Dwi Nugroho Program Magister Hukum UNDIP
  • Pujiyono Pujiyono Universitas Diponegoro
Keywords: Criminal Justice System, Human Rights, Suspected

Abstract

The purpose of this research is to find out more about the criminal justice system regarding human rights and what rights must be obtained by suspects of criminal acts. The method used in this research process is a normative juridical research method by examining legal facts and paying attention to the rules, values, principles, and norms regulated in the legislation. The approach used in this research is an approach to legislation, analysis, and concepts. The results of this study are the efforts to reform Indonesian criminal law and efforts to overcome them, the implementation of criminal law enforcement policies for the prevention of criminal acts based on laws and regulations that are not in line with current developments. The criminal justice system is in an effort to enforce the rights and guarantees of suspects in the legal procedural law of the criminal justice system. Looking at the current condition of the criminal justice system, it is often found that the rights of suspects are ignored.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Pujiyono Pujiyono, Universitas Diponegoro

Departemen Hukum Pidana

References

Jurnal

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33-54.

Barama, M. (2016) Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum, 3(8), 8-17.

Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum, 3(8), 8-17.

Chrisworo, J.M. (2014). Perlindungan Terhadap Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut HAM. Lex Et Societatis. 2(8), 68-76

Corputty, P., Hehanussa, D. J. A., & Latupeirissa, J. E. (2021). Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana). JURNAL BELO, 7(1), 113-121. DOI: https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page113-121

Dinanti, D., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Yuridis, 3(2), DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.181

Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Gorontalo Law Review, 2(1), 33-48. DOI: https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.559

Jackson, John D. The effect of human rights on criminal evidentiary processes: Towards Convergence, Divergence or Realignment?. The Modern Law Review, Vol. 68, No. 5, 2005, 737-764. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2005.00559.x

Liunsili, O. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Pidana Ditinjau dari KUHAP. Lex Crimen, 6(1), 5-12.

Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Belo, 5(2), 34-56. DOI: https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56

Rahma & Ida. (2018) Penerapan Teori dan Kebijakan Kriminal Dalam Pertimbangan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. AT-TASYRI', 11(2). 51-70.

Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Nullius Law Journal, 1(1), 26-36. DOI: https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492

Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian. 14(1), 16-28.

Supriyanto, B.H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.

Suswantoro, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus, 1(1), 43-52.

Vyver, V. D., & Johan, D. (2001). American Exceptionalism: Human Rights, International Criminal Justice, and National Self-Righteousness. Emory LJ 50.

Tesis

Andriyanto, R., & Hartanto, S. H. (2020). Perlindungan Ham Terhadap Tersangka dan Korban (Saksi) dalam Proses Peradilan Pidana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Buku

Abby, F.A. (2016). Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal, Jala Permata Aksara.

Ancel, M. (1965). Social Defence - a Modern Approach in Criminal Problems, Routdge & Kagen Paul.

Arief, B.N. (1984). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni.

________. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti.

Asshiddiqie, J., Abbas, H. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD1945 Tahun 2002, Kencana.

Budiarjo, M. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama.

Fuady, M. (2016). Hak Asasi Tersangka Pidana, Prenada Media.

Irsan, K. (2009). Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Brata Bhakti.

Kusumaatmadja, M. & Sidharta, B.A. (2000). Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni.

Madernis, (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa, Rajawali Pers.

Saleh, R. (1962). Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Gadjah Mada.

Published
2022-04-11
How to Cite
Nugroho, E., & Pujiyono, P. (2022). Sistem Peradilan Pidana Dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana. JURNAL BELO, 8(1), 25-47. https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page25-47