Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Desa Waiheru Kota Ambon

  • Erna Papalia Universitas Pattimura, Indonesia
  • Marno Wance Universitas Pattimura, Indonesia
  • Mike Jurnida Rolobessy Universitas Pattimura, Indonesia
Keywords: Quality of Service 1; Building Permission 2; Public Participation 3.

Abstract

The aim of this research is to find out how the quality of the service of the Building Permit Entry Letter (IMB) at the office of Waiheru Village, Baguala district, Ambon City. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The findings of this research are that the quality of the service of the building permit registration to the community that carries out the management of the Building License Registration in the Waiheru village office of Baguala district of Ambon has been running effectively, besides it is still a lack of public participation in building permit management (IMB) every year it rises down. And there's still a lot of people who haven't understood and are doing the management of letters of invitation to make building permits.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Endah Setiyorini. (2013). Analisis Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan Pelayanan Dan Penanaman Modal Kota Dumai.

Brianto, Putra Tama, Budi Antonius Simbolon.(2019). izin mendirikan bangunan (IMB). Universitas Sriwijaya.

Siregar, Ninda Nurasbah,(20121). Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mindirikan Bangunan (I-IMB) rumah Tinggal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan .

Andi Frans.(2017). Kualitas pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan(IMB) di badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT). Skripsi, Universitas Medan Area.

Alfiani Ekasari.(2014). Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sopeng.Universitas Hasanuddin Makassar.

Alfiansyah.(2020).Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin mendirikan bangunan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Makassar. Skripsi. https://digilibadmin.unismuh.ac.id.

Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 24-34.

Kurnia, Candra, Maryani Maryani, and Sigit Hartono. (2020). PERAN PEMERINTAHAN DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KELUARAHAN RAWASARI KOTA JAMBI. Diss. UIN Sulthan Thaha saifuddin jambi.

Efridawati Efridawati, M Arif Nasution. (2013). STUDI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area 1(1).

Lestari, Melinda Dwi.(2021). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penabaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru. Skripsi, MAB Universitas Islam Kalimantan.

Tesa Herlina, (2020). 141000326 Tinjauan Yudiris Tentang Kedudukan Sertifikat Hak Guna Bngunan Di Atas Tanah Ulayat Yang Di Sakralkan. Skirpsi(S1) tesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. https://www..researchgate.net/publiction/336892204_izin_Mendirikan_Bangunan_IMB.

Rofi Wahanisa, Nurul Fibriant.(2013). Penyadaran Masyarakat Atas Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Penataan Ruang di Kelurahan Klisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal Abdimas 17(1), 41-48, https://www.jasaimbjakarta.com/manfaat-imb/

Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(2), 587-598.

Wance, M. (2019). Evaluasi Pelayanan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate Tahun 2017. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 46-62.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

Kepetusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Umum.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenagan Pemerintah dan Provinsi.

Published
2024-05-02
How to Cite
Papalia, E., Wance, M., & Rolobessy, M. (2024). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Desa Waiheru Kota Ambon. Journal of Government Science Studies, 3(1), 45-59. https://doi.org/10.30598/jgssvol3issue1page45-59
Section
Articles