Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah
Abstract
Weak public service accountability, the Hilla State Government is slow, unresponsive and lacks openness to the public. So that the implementation of good governance can provide development in aspects of service to the community. The research method used is descriptive qualitative with an in-depth interview approach. The research findings are (1). accountability, participation, law enforcement need to be a form of improvement for the development of Hilla State development. (2). Synergy, cooperation between the community, the government needs to build continuous institutional communication for future development.
Downloads
References
Dwipayana. (2003). Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
Sedarmayanti. (2012). GOOD GOVERNANCE ”Kepemerintahan Yang Baik”.Bandung: CV. Mandar Maju.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung :Alfabeta.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung :Alfabeta.
Sujarweni. V. Wiratna. (2018). Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sunarso. (2013). Perbandingan Sistem Pemerintahan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Sumber E-Jurnal dan E-Book
Alamsyah, M. N. (2011). Memahami Perkembangan Desa DiIndonesia. Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(2).
Uguy. (2019). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, (Vol. 4, No. 4)
Dilahur, D. (2016, December). Geografi Desa dan Pengertian Desa. In Forum Geografi (Vol. 8, No. 2, pp. 119-128).
Eko, Sutoro. (2014). Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Cetakan Pertama.
Indonesia, L. A. N. R. (2015). Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lessy, F., Tuanaya, W., & Wance, M. (2021). PERAN SANIRI NEGERI DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN NEGERI TIAL KABUPATEN MALUKU TENGAH. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 2(1), 17-14.
Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 24-34.
Haji, H. B. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. Journal of Government Science Studies, 1(1), 09-17.
Indonesia, L. A. N. R. (2015). Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Noya, J. (2022). Proses Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. Journal of Government Science Studies, 1(2), 95-104.
Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Desa. ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 1(2), 29-46.
Robial, D.F., (2015). PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe). JURNAL POLITICO, 1(7).
Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). Jurnal eksekutif, 2(1).
Tumangkeng, M. R. (2015). Profesionalisme Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa1. JURNAL POLITICO, 1(7).
Tuanaya, W., Khairunissa, A., & Wance, M. (2022). Institutional Studies Of Saniri Institutions In Negeri Of Hila And Mamala As Pillars Of Local Democracy In Central Maluku. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 3(5), 2117-2124.
Touwe, M. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 1(2), 1-15.
Yenny, “Good Governance: Studi Tentang Prinsip-prinsip Good Governance”. eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013: 198-199.
Wance, M. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 1(2), 157-174.
Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 229-338.
Sumber Lainnya
Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran RI Tahun 2014 No. 6. Jakarta: Sekretariat Negara.
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Prinsip-prinsip Kepemeritahan yang Baik.
Peraturan Desa No. 01 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Hila Kec Leihitu Kab Maluku Tengah
Permadi, RN (2018, 9 Mei). Mewujudkan “Good Governance” Melalu Inovasi. Dikutip 17Februari 2019 dari Detiknews: https://news.detik.com/kolom/d4012818/mewujudkan-good-governance-melalui inovasi.
(2018, 19 Desember). Definis Desa Menurut Berbagai Ahli. Dikutip 13 Februari
dari Berdesa: http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli
