MANAJEMEN PERADILAN PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Abstract

Hukum Acara Pidana yang kini masih dinyatakan berlaku tidak lagi mampu menjawab penegakan hukum saat ini, teristimewa penanganan tindak pidana di laut, padahal era kemaritimaan sering terjadi gangguan keamanan dilaut yang bukan saja illegal fishing, akan tetapi kejahatan laut lainnya. Mengatasinya, diperlukan hukum acara pidana yang baru atau reformasi, mengingat keberadaannya akan sangat menentukan penegakan hukum lainnya. Undang Undang Perikanan memang telah dibuat untuk mengatasi berbagai illegal fishing dilaut, namun dalam hal penegakan hukum masig terjadi benturan kewenangaSn dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan pengadulan. Guna menangkal tindak pencurian ikan dilaut Indonesia, maka diperlukan kebijakan reformasi terhadap kebaradaan hukum acara pidana menggantiikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang sudah up to date. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian “hukum normatiF”, yakni penelitian dengan mengkaji keberadaan asas dan norma hukum, apakah ada harmonisasi ataukah timbul benturan dalam penerapannya. Melengkapi jenis penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konsep (conceptual approach), selanjjutnya analisis terhadap hasil termuan penelitian dilakukan secara kualitatif. Ternyata hasil penelitian menunjukan, penegakan hukum pidana dibidang perikanan sering mengalami benturan kewenangan dimulai dari tahapan penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan, bahkan dengan tidak adanya lembaga penyidikan mengakibatkan munculnya ego birokrasi antara lembaga penegak hukum, yang berdampak pada tidak efektifnya manajemen sistem peradilan pidana sebagaimana model pemeriksaan perkara menurut KUHAP. Untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam penanganan perkara pidana, maka sebagai lex generalis, hukum acara pidana Indonesia sudah saatnya direformasi dalam kontek kebijakan hukum pidana Indonesia, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum selama ini, sehingga terciptalah keterpaduan kerja antara pengaturan hukum acara pidana yang bersifat umum dengan pengaturan hukum pidana acara pidana yang bersifat khusus yang diatur dalam berbagai undang undang, termasuk undang-undang perikanan