ASIMETRIK DESENTRALISASI MANAGEMENT MARINE RESOURCES DESENTRALISASI ASIMETRIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT

M Ridwan; Nur Alim Natsir

doi:10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.59-71

M Ridwan IAIN Ambon
Nur Alim Natsir IAIN Ambon

DOI: https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.59-71

Keywords: Konsep Asimetrik, Sumber Daya Laut, Hukum

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang, memiliki sumber daya laut yang dapat dikembangkan untuk membantu daerah mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep ilmu hukum sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan dan metode yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisa sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan hukum sumberdaya laut melalui pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep Asimetrik merupakan konsep ilmu hukum yang sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep ini merupakan landasan yang kuat sebagai penopang keadilan dalam wilayah Indonesia yang didiami oleh berbagai suku dan ras, memberikan keadilan, karena berbagai kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan mengandung nilai-nilai asasi yang tak terbantahkan

Downloads

Download data is not yet available.

References

Churchill, V. L. 1999. The Law of the Sea, Juris Publishing, New York
Leatemia J. 2010. Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Daerah di Wilayah Laut, Kajian Dari Perspektif Negara Kepulauan Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, Universitas Hasanudin Makassar. Muchsan, A.R. 2010. Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Pembinaan Moral Mahasiswa, dalam Lokakarya Sosialisasi Nilai – Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi Kerjasama PSDTS UIN Sunan Kalijaga dengan Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Jogjakarta. Mukhtasor. 20117. Pencemaran Pesisir dan Laut, Pradnya Paramita, Jakarta. Mustamin, H., Matutu, D. G., dkk. 1999. Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia, UII Press, Yogyakarta. Salmon, E., dan Nirahua M. 2013. Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah, Rajawali Press, Jakarta. Tjahjono dalam J. Tjiptabudi. 2010. Hak – Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir. Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. 2. No.1. Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Daerah Kepulauan, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Tahun 2011