THE EFFECTIVENESS OF COLLECTING MOTOR VEHICLE TAX FOR OFFICIAL VEHICLES IN INCREASING LOCAL GENUINE TAX REVENUE IN MAROS DISTRICT

  • Humairah Almahdali Universitas Pattimura
  • Ahmad Rosandi Sakir Universitas Pattimura
Keywords: Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Dinas, Efektivitas

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di setiap daerah. Semakin besar jumlah kendaraan yang berada di setiap daerah, semakin besar peluang untuk berkontribusi pada penerimaan di wilayah tersebut. Selain kendaraan pribadi, kendaraan umum dan kendaraan dinas juga wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas di suatu daerah berbanding lurus dengan jumlah kendaraan dinas yang ada di wilayah tersebut. Kendaraan dinas dapat dikenali dengan plat berwarna merah, dan besarnya Nilai Pajak Kendaraan Bermotor cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif kualitatif, dengan responden yang terdiri dari kepala UPT Pendapatan Maros dan Bagian Aset Pemda Maros. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Maros belum efektif, hal ini terlihat dari masih adanya tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, B. et al. (2020) ‘Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor’, Jurnal Riset
Perpajakan, 3(1), pp. 15–23.
AR Sakir, A.R. (2021) ‘Budaya Birokrasi : Kinerja Pegawai Samsat Maros dalam Pelayanan
Pembayaran Pajak Kendaraa bermotor’, 7, pp. 25–35.
Heckman, J.J., Pinto, R. and Savelyev, P.A. (1967) ‘済無No Title No Title No Title’, Angewandte
Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), pp. 685–694.
Kolaborasi, I. et al. (2019) ‘Jurnal Sosio Sains’, 5, pp. 108–114.
Kurniawan, R.C. (2017) ‘Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah’, FIAT
JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), pp. 569–586. Available at:
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794.
Nuriyanto, N. (2014) ‘Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan
Konsep “Welfare State”?’, Jurnal Konstitusi, 11(3), pp. 428–453.
Ratnasari, Nempung, T. and Suriadi, L.O. (2016) ‘Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di
Provinsi Sulawesi Tenggara’, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 1(1), pp. 82–95.
Susanti, N., Cania, S. and Rosya, N. (2020) ‘Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan
Bermotor di kantor Samsat Painan’, Jurnal Ecogen, 3(2), p. 344. Available at:
https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i2.9243.
Suseka, S. (2017) ‘Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah Sintang)’, JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan …, 2(1), pp. 44–62.
Published
2023-09-06