Antara Hamba Jajahan Atau Warga Negara: Pribumi Dalam Ruang Kewarganegaraan Kolonial 1848-1940

Between Colonial Subjects and Citizens: Natives in the Space of Colonial Citizenship 1848-1940

Abstract

Abstrak: Hingga tahun 1940, sistem kewarganegaraan di Hindia-Belanda telah mengalami beberapa perubahan. Puncaknya adalah ketika Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie resmi diberlakukan yang dipertegas dengan pasal 109 Regeringsreglement dan kemudian pasal 163 Indische Staatsregeling. Aturan tersebut berisi tentang pembagian penduduk di Hindia-Belanda ke dalam tiga golongan yaitu 1) Europeanen, 2) Vreemde Oosterlingen, dan 3) Inlanders. Pembagian penduduk ini sangat menguntungkan orang-orang Eropa karena menempatkannya ke dalam warga negara paling atas atau kelas satu dalam struktur hierarki warga negara kolonial. Di sisi lain, Pribumi sangat dirugikan dengan menempati struktur warga negara paling bawah atau kelas ketiga. Artikel ini menguraikan status Pribumi dalam sistem dan praktik kewarganegaraan kolonial tahun 1848-1940. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan historiografi. Hasil penemuan menunjukkan pertama, sistem kewarganegaraan kolonial menciptakan superioritas serta ketidaksetaraan warga negara baik dalam aspek legal-formal maupun dalam praktik sosial-politik. Kedua, Pribumi tidak benar-benar menjadi warga negara dalam ruang kewarganegaraan kolonial seiring dengan diberlakukannya berbagai kebijakan yang diskriminatif dan rasial.

Keywords: Pribumi, warga negara, ruang kewarganegaraan, pembagian penduduk.

Abstrack: By 1940, the citizenship system in the Dutch East Indies had undergone several changes. Its culmination was the official enactment of the Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesië, reinforced by Article 109 of the Regeringsreglement and later by Article 163 of the Indische Staatsregeling. These regulations stipulated the division of the population in the Dutch East Indies into three groups: 1) Europeanen (Europeans), 2) Vreemde Oosterlingen (Foreign Orientals), and 3) Inlanders (Natives). This classification heavily favored Europeans, placing them at the top of the colonial citizenship hierarchy as first-class citizens. In contrast, the Indigenous people were severely disadvantaged, positioned at the lowest rung, as third-class citizens. This article outlines the status of the Indigenous population within the colonial citizenship system and its practices between 1848 and 1940. The study employs historical research methods, including topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal, first, that the colonial citizenship system fostered superiority and inequality among citizens, both in legal-formal aspects and in socio-political practices. Second, Indigenous people were not truly regarded as citizens within the colonial framework of citizenship, as evidenced by the implementation of various discriminatory and racial policies.

Keywords: Natives, Citizen, Citizenship space, Population classification