PERAN INSTITUSI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI BIRU SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI INDONESIA

Abstract

This study aims to philosophically analyze the role of institutions in implementing blue economy policies as an effort to empower coastal communities in Indonesia. The background of this research arises from the gap between the idealism of blue economy policies and their practical implementation, which still faces institutional challenges such as weak coordination, lack of moral legitimacy, and low community participation. This research employs a qualitative method with a normative-descriptive philosophical approach through literature study, focusing on institutionalism theory and Hans Jonas’s ethics of responsibility. The results show that institutions serve a dual role: as policy implementers and as moral entities responsible for balancing economic, social, and ecological interests. The implementation of blue economy policies in Indonesia remains economically oriented, while values of justice and sustainability have not been fully internalized within institutional practices. The discussion emphasizes the need for a paradigm shift toward a collaborative institutional model that upholds transparency, participation, and ethical responsibility. In conclusion, the effectiveness of blue economy policies depends on the institution’s ability to instill values of responsibility and ecological justice. Therefore, the blue economy should be understood as a moral movement integrating social, ecological, and humanitarian dimensions toward the genuine empowerment of coastal communities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis peran institusi dalam implementasi kebijakan ekonomi biru sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Latar belakang kajian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan praktik di lapangan yang masih menghadapi kendala kelembagaan, seperti lemahnya koordinasi, kurangnya legitimasi moral, dan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat normatif-deskriptif melalui studi pustaka yang berfokus pada teori institusionalisme dan etika tanggung jawab Hans Jonas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan sebagai entitas moral yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia masih dominan berorientasi pada aspek ekonomi, sementara nilai keadilan dan keberlanjutan belum terinternalisasi secara kuat dalam praktik kelembagaan. Pembahasan menegaskan perlunya transformasi paradigma kelembagaan menuju model kolaboratif yang transparan, partisipatif, dan beretika tanggung jawab. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan ekonomi biru bergantung pada kemampuan institusi menanamkan nilai tanggung jawab dan keadilan ekologis. Dengan demikian, ekonomi biru harus dipahami sebagai gerakan moral yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, dan kemanusiaan menuju pemberdayaan sejati masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Filsafat kelembagaan, ekonomi biru, etika tanggung jawab, pemberdayaan masyarakat pesisir